5, TLN No. Penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang. E. 54, LN. 101. NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18. 170, LL SETNEG : 6 HLM. Download Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah16: Tahun: 2000: Tentang: PERUBAHAN KEDUA UU 6-1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan. Tutup. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 72 TAHUN 2009 11 Dec 2009: Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api: 2009: Peraturan Pemerintah:. 2000 No. sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 7. 2010 No. 115, LN. 2000 Peraturan Pemerintah (PP) NO. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); c. 2008 No. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka. 292, TLN No. TENTANG. 99 tahun 2000; pp no. 9 tahun 2003; pp no. 2000 No. Keputusan Kepala BKN. 1 Tahun 2004; UU No. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. 67 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 151 Tahun 2000 Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah DETAIL PERATURAN Abstrak. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 96, LN. Nomor Tambahan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua untuk memimpin sidang. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur. 50 Tahun 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV MATERI. ID : 27 HLM. Badan / Pengarang: Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengangkatan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. 161, TLN No. 16 Tahun 2000 Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah DETAIL PERATURAN Abstrak. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6,. 109, LN. 12, LN. Tipe Dokumen. 6628, peraturan. 16 Desember 2020 Sumber. Peraturan Perundang-undangan. 2000 No. UU No. Tahun. Email. 43, LN. id : 87 hlm. Mencabut : PP No. 30 Tahun 2000 Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi DETAIL PERATURAN Abstrak. Peraturan. PP No. Judul. CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG. 255, TLN No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2000 No. Jenis/Bentuk Peraturan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2000 No. pp no. TB Simatupang No. 10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danPP No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua Presiden Republik Indonesia,. Judul. Peraturan Pemerintah (PP) No. 111, LN. 30 tahun 1980; pp no. 17, LN. METADATA PERATURAN. 4068. Kam, 29 Sep 2016. PP No. 91 Tahun 2000 Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Tipe Dokumen. METADATA. 39 Tahun 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2000 No. Nomor. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Penerbitan Putusan MK; Partisipasi Masayrakat; Pembentukan Peraturan; Hubungi Kami; Detail; Status; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan. METADATA PERATURAN. Permen No. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985); 4. 9 Tahun 1967; jo. 84, LN. 195/PMK. 16. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua. (PP) NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 (UU/2000/17) (2000) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 2007 No. Peraturan Perundang-undangan. 2000 No. (PP) NO. dan bangunan antara pemerintah. 16, LN. Nomor 21 Tahun 2000 untuk kegiatan. ABSTRAK: CATATAN:Peraturan Pemerintah (PP) No. NOMOR : KEP. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. 9 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Dan Hakim Anggota Mahkamah Agung ; PP No. 2008 No. 78 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak. E. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi KesehatanUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 4. 2000 No. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 218, TLN No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok. 198, TLN No. /2000 No. 141 Tahun 2000 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan DETAIL PERATURAN Abstrak. METADATA PERATURAN. (PP) NO. PP No. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 3980, LL SETNEG : 27 HLM. (PP) NO. 2013/NO. U. Peraturan Pemerintah (PP) No. 7, TLN No. 99 Tahun 2000 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Perundang-undangan. PP No. 16 tahun 2021 dan perbandingannya dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas SabangPeraturan Pemerintah (PP) NO. PP No. 76, LN. 204, TLN No. Kepelautan - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000. penjelasan atas . 107, TLN No. 146 Tahun 2000 Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan Perundang-undangan. 126, TLN NO. 48, LN. 96 Tahun 2000 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil DETAIL PERATURAN Abstrak. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pencarian Dan Pertolongan. 16: Tahun: 2018: Tanggal Diundangkan: Kamis, 22 Maret 2018: Diunduh Sebanyak: 833. 247, LL SETNEG : 12 HLM. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perda Prov Jateng No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Serta mengikuti Peraturan teknis yang mencakup : a. 103, LN. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru,. 20 Tahun 2007 (X) Permen No. 13, LN. 4385. 2000 No. 32 Tahun 2004, UU No. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Transmigrasi Nomor PER. METADATA PERATURAN. 16, LN. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. ABSTRAK:Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 50 Tahun 2007 . Perwakilan. Peraturan Pemerintah (PP). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil diubah, sebagai berikut : 1. 12, TLN No. ABSTRAK PERATURAN. go. 137, TLN No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262). Tipe Dokumen. 2000 No. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2000. 4022, LL SETNEG : 16 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. 103, LN.